PT Nissan Financial Services Indonesia (NSFI) Sewa Debt Collector Untuk Merampas Mobil Debitur
Surabaya, Harnasnews.com – Surin Welangon Salah satu Kader Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kota Surabaya menjadi korban perampasan dilakukan Debt Collector dari PT. Lapan Anam yang berkantor di Jalan Patua nomor 21 C, Surabaya yang mendapatkan kuasa dari PT. Nissan Financial Services Indonesia (NSFI), di Jalan Dharmahusada Indah Surabaya. Pada hari Selasa (12/11/2019).
Perampasan ini dilakukan Debt Collector berjumlah 15 orang dengan mengendarai tiga unit mobil, pasalnya, kejadian ini terjadi ketika mobil Nissan Datsun Go dengan nomor polisi L 1636 SV warna hitam yang dikendarai Surin mengalami pecah ban di Jalan Dharmahusada Indah Surabaya.
“Ketika ditemui awak media Harian Nasional News di Kantor PT. Nissan Financial Services Indonesia, Ia menjelaskan saat itu saya mau ke kantor MPC Pemuda Pancasila Surabaya, Setibanya di Jalan Dharmahusada Indah Surabaya saya dihentikan oleh Debt Collector yang berjumlah 15 orang dengan mengendarai tiga unit mobil.
Lanjutnya, tiba-tiba mereka membentak saya menanyakan apakah benar kamu yang bernama Surin Welangon dari Oraganisasi Masyarakat ( Ormas ) Pemuda Pancasila (PP), kamu tahu kalau sudah nunggak 10 bulan tidak membayar angsuran mobil ini. lalu mereka memaksa saya untuk menandatangani surat penarikan mobil, dengan dalih bahwa mobil miliknya telah terlambat melakukan kewajiban pembayaran angsuran, Padahal dirinya hanya belum membayar dua angsuran saja.
“Namun ketika saya mencoba menunjukkan bukti pembayaran melalui handphone miliknya, dengan beringas mereka merebut kunci mobil yang dipeganginya, karena waktu itu jumlah mereka banyak, sehingga kontak dapat dirampas, setelah itu mereka membawa dengan paksa mobil tersebut,” ungkapnya.
Ketika mendengar kejadian yang dialami kadernya, Ratusan Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kota Surabaya, didampingi oleh Amrullah, S.H selaku Pengacara Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Surabaya, melakukan orasi Didepan Kantor PT. Nissan Financial Services dan mendatangi Mapolsek Wonokromo ditemui pihak NFSI untuk melakukan mediasi, Kamis (14/11/2019).
Secara terpisah, penjelasan dari Amrullah, SH, menurutnya, jika menganut aturan hukum yang berlaku, seharusnya pihak Debt Collector maupun Leasing tidak diperbolehkan menarik kendaraan nasabah atau debitur tanpa menunjukkan surat penarikan dari pengadilan, seperti perbuatan Debt Collector yang disewa oleh PT. Nissan Financial Services untuk menarik unit mobil dengan cara merampas, sudah melanggar hukum dan dapat dipidanakan.
Amrul menjelaskan bahwa, ada aturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Peraturan ini sendiri tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan.
“Dengan telah diterbitkannya peraturan Fidusia tersebut, maka pihak leasing tidak berhak untuk menarik atau mengambil kendaraan Anda secara paksa. Penyelesaian terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kewajiban atas beban cicilan kendaraan harus diselesaikan melalui jalur hukum,” tegas Amrul.
Ditambahkannya, dalam hal ini, PT. Nissan Financial Services Indonesia (NFSI) dinilai telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Tindakan leasing dan atau Debt Collector yang mengambil secara paksa kendaraan, dapat dapat dikategorikan perampasan dan dikenai ancaman pidana, sesuai sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.
Sesuai peraturan yang ada pada PMK tersebut, nasabah atau debitur yang melakukan pembelian mobil melalui sistem kredit ini nantinya akan didaftarkan secara fidusia. Peraturan fidusia ini sendiri berlaku sangat kuat karena debitur dan kreditur akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
“Dengan adanya peraturan secara fidusia ini sendiri sebenarnya kedua belah pihak antara debitur dan kreditur memiliki kekuatanya sendiri-sendiri. Debitur atau nasabah pun bisa lebih tenang karena tidak akan ada pengambilan paksaan kendaraan, dan pihak leasing pun akan semakin kuat dari sisi risiko kemacetan dan tunggakan,” terang Amrul.
Tindakan dari Debt Collector itu termasuk pelanggaran terhadap hak nasabah sebagai konsumen sesuai Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Kri)
