“Kepemimpinan perempuan bukanlah suatu pilihan namun suatu keharusan. Jelas ketika kita meningkatkan partisipasi perempuan, kita juga meningkatkan potensi pertumbuhan negara dan ini berarti, berkontribusi terhadap pencapaian SDGs pada tahun 2030,” terangnya.
Puan kemudian menyoroti mengenai pentingnya Digital Public Infrastructure (DPI) dalam sesi sidang keempat yang bertemakan “Satu Transformasi Masa Depan dalam Kehidupan Masyarakat Melalui Platform Digital Publik”.
“DPI dapat dibandingkan dengan infrastruktur fisik seperti jalan raya, dan pelabuhan yang menghubungkan masyarakat dan menyediakan akses terhadap sejumlah besar barang dan jasa,” katanya.
Menurut dia, DPI juga akan membuka peluang ekonomi bagi semua orang bahkan yang tinggal di daerah terpencil.
“Singkatnya, DPI adalah infrastruktur masa depan kita dengan peluang yang sangat besar. Ini benar-benar sebuah terobosan yang tak terbayangkan melampaui ruang dan waktu kita,” tuturnya.
Namun untuk merealisasikan itu, Puan tak menampik ada beberapa tantangan yang akan dihadapi, seperti perlunya instrumen hukum nasional yang tepat guna memastikan kecukupan pendanaan negara.
“Lalu memperkuat literasi digital yang memungkinkan setiap warga negara menggunakan IoT (Internet of Things) dengan cara yang paling bertanggung jawab,” ujar Puan, dilansir dari antara.
Dalam forum multilateral itu, Puan hadir didampingi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, anggota Komisi V DPR RI Irine Yosiana Roba Putri, Duta Besar Indonesia untuk India Ina Krisnamurthi, dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. (sls)
