Menurut Feri, jika usulan itu dipaksakan untuk dibahas bahkan terwujud, maka ada pelanggaran terhadap konstitusi negara.
“Ketika terjadi pelanggaran konstitusi, (pelanggar) harus diberi ancaman dan hukuman serius dalam aspek ketatanegaraan. Tentu, Presiden harus merasa punya kewajiban menjaga dan melindungi konstitusi,” terang Feri Amsari, dilansir dari antara.
Dalam acara diskusi, ia lanjut menyampaikan pemilihan umum penting tetap digelar sesuai jadwal demi menjaga demokrasi, stabilitas negara, dan sistem presidensial di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945.