Hadirnya balai rehabilitasi ini ungkap Rafiq, sebagai bentuk persamaan mendapatkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Saya mengapresiasi hal ini sebagai sebuah langkah terobosan, bahwa hal-hal yang bisa dimusyawarahkan dan diselesaikan dengan cara manusiawi tanpa proses peradilan,” kata tokoh yang juga Ketua DPC PDIP Sumbawa ini.
Kejaksaan lanjut Rafiq, memiliki dua teknis penyelesaian perkara narkotika. Yakni melalui restorative justice, upaya penyelesaian perkara dengan menekankan pemulihan kembali, yang dikhususkan bagi para pengguna, bukan pengedar apalagi bandar narkoba. Kemudian melakukan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan.
“Inilah yang mungkin dimaksudkan dengan keberadaan Balai Rehabilitasi Adhiyaksa. Kami berharap para penyalahguna dan pecandu narkoba yang telah direhabilitasi dapat diedukasi agar menjadi agen perubahan yang bisa mensosialisasikan tentang bahaya narkoba,” tandasnya.
Mengenai komitmen DPRD Sumbawa terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkoba, Rafiq mengaku sudah melakukan berbagai langkah. Di antaranya melaksanakan tes urine kepada seluruh anggota DPRD, para staf, dan karyawan setempat. Pihaknya juga siap mendukung dalam penganggaran dana bagi pemberantasan barang haram tersebut.
“Silakan instansi terkait merencanakan anggarannya, ajukan, kami ACC (setujui),” tandasnya.(HR)
