KOTA BEKASI, Harnasnews.com – Ratusan masa melakukan protes dan terlibat bentrokan dengan aparat kepolisan. Petugas dari Polres Metro Bekasi Kota melakukan tindakan tegas dengan mengamankan massa yang diduga menjadi provokator.
Petugas dalmas dengan menggunakan tameng dan water cannon dikerahkan untuk dapat mengurai massa yang mulai anarkis. Semua itu adalah simulasi pengamanan pemilu 2024 mendatang oleh jajaran Polres Metro Bekasi Kota.
Jelang perhelatan pemilu 2024 mendatang, berbagai persiapan dilakukan oleh jajaran Polres Metro Bekasi Kota dengan menggelar operasi Mantap Brata yang dilaksanakan di Alun-alun Hasibuan Kota Bekasi pada Kamis (12/10/23).
Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dani Hamdani menjelaskan operasi menatap Brata Jaya 2023 ini dimaksudkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan dalam pelaksanaan tahapan pemilu.
“Pada siang hari ini kami dari polres metro bekasi kota melaksanakan latihan sispam kota yang merupakan bagian dari persiapan pengamanan operasi mantap Brata jaya 2023,” ujar Kapolres.
Operasi Mantap Brata Jaya atau Pengaman pemilu di 2024 ini akan dilaksanakan mulai 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024 mendatang.
“Jadi sepanjang 222 hari pelaksanaan operasi mantap brata, operasi pengamanan 2023 nanti, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepada daerah dan pemilihan legislatif baik daerah maupun pusat,” imbuhnya.
Latihan pengamanan bukan hanya dilakukan di jajaran Polres Metro Bekasi Kota namun juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.
Seluruh latihan pengamanan di fokuskan kepada langkah-langkah antisipasi dalam pengamanan proses tahapan pemilu. Pendaftaran calon presiden dan wakil pada bulan Oktober, serta masa kampanye pada 8 November 2023 hingga 12 February masa tenang hingga 14 Februari 2024 mendatang.
Sementara untuk tingkat kerawanan, Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan Mapping wilayah. Titik-titik yang dianggap rawan akan menjadi prioritas pengamanan atau titik fokus.
“Sudah dilakukan mapping kerawanan dari tujuh ribu TPS yang ada, kita kategorikan ada TPS yang rawan dan ada yg tidak rawan,” ungkapnya.
Dari 5 Daerah Pemilihan (Dapil) ada beberapa yang menjadi perhatian, jadi tidak secara spesifik bahwa misalkan dapil 1 contoh yang di Bekasi Utara dan Medan satria.
“Sehingga ploting personil pun juga akan disesuaikan, kalau misalkan tang rawan itu kita di dua anggota kepolisian kemudian di 12 TPS dan 24 anggota linmas yang melakukan pengamanan di TPS tersebut,” tukasnya
Jumlah personil yang nantinya akan terlibat pada pengamanan adalah dua per tiga jumlah anggota polres yang ada sekitar 950 personil. Jumlah akan ditambah dengan BKO atau keterlibatan unsur lain.
“Kemudian dengan tujuh ribu sekian TPS yang ada, kita masih ada BKO dari Polda untuk melakukan pengamanan-pengamanan di TPS yang ada,” pungkasnya.
Dalam latihan itu, semua diperagakan segala kemungkinan diantaranya proses unjuk rasa atas hasil pemilu serta penanganan mengatasi permasalahan lain di lapangan.
Disimulasikan juga ketika anggota polri menemukan spanduk-spanduk partai maupun calon masih terpasang pada masa tenang, sehingga melaporkan temuan kepada Panwaslu untuk dilakukan pencopotan. Sedangkan pihak kepolisian mengamati dan melakukan pengamanan.(Mam)
