Resahkan Warga Sekitar, Diduga Garasi PO Pembangunan Kediri Tanpa IMB
Kediri,Harnasnews.com – Perusahaan jasa angkutan pariwisata PO Pembangunan milik Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pembangunan yang berada di Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri telah beroperai dalam tiga tahunan terakir, namun garasi bus PO Pembangunan hingga kini belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Hal ini disampaikan Indah petugas Badan Penanaman Modal Kabupaten Kediri saat ditemui Harian Nasional News, beberapa waktu lalu.
Menurut Indah, secara aturan harusnya garasi bus harus memiiki IMB, karena ini menyangkut juga berbagai pihak selain dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR juga melibatkan warga sekitar lokasi garasi bus beroperasi.
Pemilik garasi bus itu harus meminta persetujuan warga sekitar yang dibuktikan dengan tanda tangan warga yang kemudian diketahui dan ditandatangani pula oleh kepala desa setempat.
“PO Pembangunan belum mengurus ijin mendirikan bangunan, kalau garasi bus yang dipinggir jalan kiri jalan arah nganjuk itu sudah punya IMB, ini sudah saya cek di data kami”, ungkap Indah yang merupakan petugas bagian pelayanan BPM Kabupaten Kediri.
Indah menegaskan, bangunan garasi bus perusahaan milik PO Pembangunan itu nanti bisa ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri karena tidak memiliki IMB. Terutama jika ada laporan warga sekitar yang merasa dirugikan dengan keberadaan garasi tersebut, petugas Satpol PP bisa menindak pemilik usaha.
“Satpol PP bisa menutup garasi bus PO. Pembangunan, karena tidak memiliki IMB”, terang indah saat ditemui Harnasnews di ruang pelayanan BPM kabupaten Kediri.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri Agung Joko Rekmono, mendapat laporan keberadaan garasi bus PO. Pembangunan yang tanpa IMB menjelaskan bahwa pihak Satpol PP akan melakukan peringatan kepada pemilik usaha. Karena satpol pp adalah bagian dari pemerintah kabupaten kediri untuk menegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri.
“Saya akan agendakan waktu untuk meninjau ke sana, saya akan turunkan tim petugas mendatangi garasi PO Pembangunan”, ungkap Agung Joko Rekmono.
Sementara itu, warga sekitar merasa diresahkan dengan keberadaan garasi bus PO Pembangunan yang beroperasi tiga tahun ini. Keresahaan warga ini disebabkan kegaduhan suara aktifitas pegawai PO pembangunan saat bus datang masuk garasi maupun saat akan berangkat keluar dari garasi Bus karena suara bising mesin bus dan teriakan pegawai yang mengatur bus keluar masuk garasi.
Madrani, warga yang tempat tinggalnya di belakang garasi bus PO Pembangunan yang berjarak batas pagar garasi mengaku terganggu saat bus datang di malam hari. Suara mesin bus dan teriakan kernet sangat keras saat di malam hari sementara waktu malam keluarga madrani sedang istirahat tidur.
Ditanya terkait persetujuan pendirian garasi, madrani mengaku selama ini PO pembangunan tidak pernah meminta persetujuan warga.
“Kalau siang hari saya masih bisa maklum, tapi kalau malam hari bus datang sewaktu-waktu saat orang tidur jelas menggangu,saya juga tidak pernah dimintai tanda tangan persetujuan untuk pendirian garasi,” kata Madrani kepada Harnasnews saat ditemui di kediamannya belum lama ini
.
Slamet, warga lainnya yang tempat tinggalnya tepat disamping jalan kendaraan bus keluar masuk garasi bus mengaku juga tidak pernah dimintai persetujuan pendirian garasi bus PO Pembangunan. Bahkan Slamet mengaku sangat dirugikan dengan pendirian garasi bus tersebut, karena keluar masuk bus menimbulkan getaran yang mengakibatkan atap rumahnya retak dan bocor akibat keretakan atap tersebut.
“Koperasi tidak pernah melakukan ijin persetujuan warga, sebagai warga terdekat saya juga tidak pernah diajak bicara untuk persetujuan pendirian garasi bus, ini atap wuwung rumah saya retak akibat getaran bus yang keluar masuk garasi bus,” ungkap Slamet.
Di lain Pihak, Pemerintah Desa Grogol menjelaskan bahwa garasi bus milik PO pembangunan belum memiliki izin, karena pihak PO Pembangunan belum pernah mengajukan izin mendirikan Bangunan.
Dijelaskan oleh Kepala Desa Grogol Sutiah, bahwa yang diurus PO Pembangunan hanyalah surat keterangan domisili saja bukan surat untuk mengurus izin mendirikan bangunan.
“Kalau satpol PP mau datang ke garasi bus PO pembangunan pihak pemerintah desa malah senang, segera saja dipercepat petugas Satpol PP datang,” jelas Sutiah.
Sutiah melanjutkan, kedatangan satpol PP untuk menegur PO Pembangunan itu nanti bisa menjadi contoh peringatan bagi warga lainnya yang akan melakukan bangunan untuk tempat usaha apalagi usaha yang asetnya besar miliaran rupiah.
Kesadaraan warga pemilik usaha mengurus perijinan masih kurang, oleh karena itu kasus garasi bus PO. Pembangunan ini bisa menjadi contoh pelajaran langsung kepada warga.
Sementara itu, Kepala Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) pembangunan Suprianto saat dimintai konfirmasi oleh Harian Nasioal News melalui telepon whatsapp belum memberikan jawaban, pesan wartawan harian nasional news hanya dibaca tidak dibalas setelah ditanya terkait IMB PO. Pembangunan tersebut. (Red)
