JAKARTA, Harnasnews.com – Direktur eksekutif Progres Indonesia Idrus Money menilai rezim Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lemah dalam memperlakukan tindakan separatis.
Menurut dia, masih hangat dalam ingatan masyarakat, bahwa pada peringatan Hari Olahraga Nasional di Maluku, dimana Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hadir dan menyaksikan perayaan tersebut.
Idrus mengisahkan, pada perayaan tersebut terjadi insiden pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS ) yang disusupi pada saat acara tarian khas Maluku Cakalele, ketika itu aparat bersikap sangat sigap dengan merampas bendera tersebut sebelum dibentangkan di depan Presiden SBY.
“Artinya, bahwa rezim SBY lebih cepat merespon dalam menyikapi setiap tindakan separatis. Padahal kejadian itu terjadi di provinsi Maluku, berbeda halnya dengan pengibaran bendera Bintang Kejora di depan Istana, ini mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan negara melalui lembaga penegakan hukum dalam memandang kejadian itu,” tandas Idrus yang juga praktisi hukum ini, seperti dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (28/8).
Idrus juga mempertanyakan sikap permisif pemerintah terkait dengan aksi dilakukan oleh sekelompok massa yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara.
“Atau ini menunjukkan kurangnya tingkat kedewasaan negara dalam menyikapi hal ini, ataulah memang begitu lemahnya kondisi kita saat ini sehingga kejadian ini bisa berlangsung. Semoga kita bisa merenung kembali sikap dan pengorbanan para pahlawan kita,” tegas Idrus.
Idrus menegaskan, jika negara memandang isu ini sebagai hal yang lazim, maka kejadian ini akan terus berulang.
Sebelumnya, ratusan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme itu melakukan aksi sejak pukul 12.00 WIB di depan Istana Negara Jakarta.
Satu persatu peserta aksi demo memberikan orasi bernada menggelorakan Papua agar mendapat hak menentukan nasib sendiri alias self-determination right.
