“Persoalan substansi ini perlu diselesaikan. Harus diteliti kembali dan duduk bersama kejaksaan dan kepolisian sebagai bagian dari penegakan hukum,” tutur Eddy, dilansir dari antara.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI Fadil Zumhana berpendapat bahwa UU PKS akan menjadi peraturan khusus bagi perlindungan wanita, terutama terkait dengan sanksi pidananya agar memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Ratna Susianawati memandang urgensi UU PKS mengingat animo dan dukungan dari masyarakat.
Ratna pun berharap Kantor Staf Presiden terus berperan dalam mengoordinasikan kementerian/lembaga untuk menyiapkan berbagai perbaikan pada RUU PKS.
Di samping itu, KPPPA menyatakan siap menjalin komunikasi dengan berbagai pihak demi mendapat berbagai masukan terkait dengan substansi RUU PKS.
Sebagai informasi, Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 6 Tahun 2021.
Adapun rapat kali ini merupakan rapat perdana yang bertujuan mengonsolidasikan masing-masing perwakilan kementerian/lembaga serta membahas alur kerja yang paling efektif dan efisien sehingga RUU PKS dapat segera disahkan.(qq)
