Sejumlah Fraksi di DPRD Sumbawa Minta Direktur RSUD Dievaluasi
SUMBAWA, Harnasnews – Sejumlah Fraksi di DPRD Sumbawa meminta agar jabatan Direktur RSUD Sumbawa dievaluasi. Pendapat para fraksi dewan itu bahkan disampaikan dalam forum resmi memanfaatkan sidang paripurna penyertaan modal untuk bank NTB Syariah Kamis (19/1).
Sikap tersebut menyulus adanya protes dari para perawat hingga dokter di RSUD Sumbawa yang meminta Dirut RSUD Sumbawa diganti. Ada banyak persoalan yang disampaikan para tenaga medis. Mulai dari jasa pelayanan yang menjadi hak para tenaga medis belum diberikan. Hingga persoalan hutang RSUD Sumbawa yang disebutkan mencapai Rp 50 miliar.
“Dengan melihat fenomena yang terjadi di RSUD, ini bahaya. Dokter dan perawat datang mengadu ke dewan. Fraksi Nasdem minta evaluasi, respon tindakan tegas tentang apa yang terjadi di RSUD. Minta pemda bergerak cepat utk evaluasi apa yang terjadi.
Kami akan minta dewan lakukan gak interplasi jika Pemda telat respon,” ujar ketua Fraksi Nasdem Bunardi.
Hal senada disampaikan Fraksi Gerindra melalui Hamzah Abdullah. Ketua Fraksi PAN, Ida Rahayu. fraksi PDIP, Fraksi PPP.
Fraksi Demokrat juga sependapat. Naum menurut Fraksi Demokrat, tidak bisa serta merta dicopot atau diganti. Menurut Samsul Fikri, nilai obyektivitas harus dijunjung tinggi. RSUD itu BLUD. Pendapatan RSUD berdasarkan pelayanan.
“Kita harus jernih melihat persoalannya. Harus didalami sebelum mengambil keputusan,” katanya.
Ketua Fraksi Golkar, Ahmaduln Kosasi memberikan saran yang sedikit berbeda. Menurutnya, apabila Pemda akan melakukan evaluasi dan investigasi, etikanya jabatan sebagai Dirut RSUD Sumbawa harus dinonaktifkan.
“Kalau menurut saya, apabila ingin dilakukan investigasi maka seyogyanya harus dinonaktifkan dulu. Dalam penanganan kasus lazimnya seperti itu,” kata mantan advokat itu. (HR)
