YOGYAKARTA, Harnasnews.com – Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan bahwa Pemda DIY tidak memiliki kewenangan menetapkan penerapan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) atau “lockdown” untuk mengendalikan kasus COVID-19.

“Jadi daerah itu tidak bisa kalau menentukan PSBB. PSBB itu ditentukan pusat,” kata Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.

Menurut Aji, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tidak ada istilah “lockdown”. Ada pun PSBB, ditentukan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya dapat melaksanakan atau mengusulkan.

“Pembatasan sosial berskala besar itu yang menentukan adalah lembaga atau kementerian teknis yang mengelola bidang itu, tentunya bidang kesehatan,” kata dia.

Termasuk terkait biaya hidup masyarakat selama panerapan PSBB, menurut Aji, sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.