Soal Penunjukan Jaksa Agung, Nasdem Tuding PDIP Tidak Konsisten
JAKARTA,Harnasnews.com – Penunjukan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju, ternyata menuai pro dan kontra lantaran Pensiunan jaksa itu trenyata adalah adik kandung politisi PDIP, TB Hasanuddin.
Penunjukan ini pun membuat Partai Nasdem meradang. Sebab, sebelumnya PDIP mendorong agar kursi Jaksa Agung sebaiknya tidak diisi orang berlatar belakang partai politik. Sosok Jaksa Agung disebut sebaiknya yang terlepas dari intervensi politik.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengungkapkan, sebaiknya PDIP konsisten dengan pernyataan sebelumnya bahwa posisi Jaksa Agung tidak diintervensi oleh partai politik.
“Memang sebaiknya kita konsisten. Kemarin pada ribut jika Jaksa Agung dari partai atau diusung oleh partai akan jadi alat partai, sebaiknya mari sama-sama konsisten,” kata Irma, Kamis (24/10).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto membantah tudingan yang menyebut Jaksa Agung ST Burhanuddin diusulkan parpolnya kepada Presiden Jokowi.
Hasto menegaskan, Burhanuddin merupakan pilihan dari Jokowi sendiri meski mantan Jaksa Agung Muda bidang Tata Usaha Negara itu adalah adik kandung dari politikus PDI-P, TB Hasanuddin.
“Cukup ya, itu di-endorse oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang memutuskan,” kata Hasto di Kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).
Hasto kemudian malah menceritakan perjalanan partainya yang memiliki pengalaman sejarah menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan saat di zaman Orde Baru lalu.
Belajar dari pengalaman itu, Hasto menekankan PDIP berprinsip selalu berjuang agar hukum hanya untuk menegakkan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
“Kami menjadi bagian dari pejuang yang menggunakan hukum sebagai alat menegakkan keadilan,” kata dia.
Terpisah, ST Burhanuddin juga membantah dirinya diangkat sebagai Jaksa Agung oleh Jokowi karena terafiliasi dengan PDI-P.
Burhanuddin menyebut dirinya berasal dari kalangan profesional, bukan kader partai politik.Selain itu, Hasto menyarankan agar publik menilai integritas seorang pejabat publik seperti jaksa agung dari kinerja dan keputusannya kelak.
“Enggak ada (titipan PDIP), saya diambil profesional, sama sekali tidak,” kata Burhanuddin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, (24/10/2019)
Burhanuddin menegaskan bukan anggota PDIP ataupun partai politik lainnya. Ia juga tak memiliki kartu anggota dari partai manapun.
Sebelum jadi orang nomor satu di Korps Adhyaksa, Burhanuddin terakhir menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara lalu pensiun sejak 2014 lalu.
Burhanuddin mengakui dirinya adalah adik dari politikus PDIP TB Hasanuddin. Namun, posisi kakaknya di partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tak terkait dengan pengangkatannya sebagai jaksa agung.
“Apakah misalnya kakak saya tokoh PDIP apakah saya tidak boleh? Jangan terus bapak saya tokoh PDI-P kemudian hak keperdataan saya hilang,” tuturnya.(Red/Grd)
