Sosialisasi WBK dan WBBM, Staf Ahli Menkumham : Kanim Surabaya Memiliki Keunggulan Inovasi Di Bidang Insarkom
Surabaya,Harnasnews.com – Dalam rangka meningkatkan prestasi dan kinerja secara optimal dengan memperkokoh e-Goverment di semua tugas dan fungsi serta seluruh layanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu adanya langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bentuk nyata pelaksanaan reformasi birokrasi.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya terus berupaya untuk mewujudkan zona integritas di lingkungannya. Hal ini diwujudkan dengan mengadakan Sosialisasi Pembekalan dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM. Kegiatan ini digelar di Aula Kanim Surabaya, Kamis (3/5/18).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi Asep Kurnia, didampingi oleh Inspektur wilayah VI Irjen Kemenkumham Achmad Samadan, Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen Imigrasi Ujo Sujoto, Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan Ditjenim Eko Budianto, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jatim Zakaria, Kabid Inteldak Kanwil Kemenkumham Jatim Tohadi dan Kepala Kanimsus Surabaya M. Tamin Satiawan.
Selain itu turut hadir lima Kepala Kantor Imigrasi yang diusulkan untuk menjadi WBK dan WBBM yakni, Kepala Kanimsus Jakarta Selatan Hamzah yang diwakili oleh Pejabat Eselon III, Kepala Kanimsus Medan Fery Monang Sihite, Kepala Kanim Denpasar Ignatius Purwanto, Kepala Kanim Blitar Muhammad Akram, dan Kepala Kanim Cirebon Muhammad Tito Adrianto, serta diikuti oleh seluruh pegawai Kanim Surabaya.
Acara yang diawali dengan pemutaran video mengenai komitmen dan perintah tentang WBK/WBBM, yang bertujuan agar para peserta lebih memahami lebih jauh perihal WBK/WBBM. Staf Ahli Menkumham Asep Kurnia membuka kegiatan dengan memberikan sambutan terkait kegiatan yang dimaksud. Asep menyampaikan kepada seluruh pegawai yang hadir bahwa dasar untuk meraih predikat WBK/WBBM yaitu terlebih dahulu pegawai harus mengetahui dan memahami betul pengertian WBK/WBBM.
“Sangat penting pegawai mengikuti sosialisasi ini. Saya berharap lima UPT yang telah diusulkan dapat memberikan kinerja sebaik mungkin agar dapat memenuhi syarat menjadi Satuan Kerja WBK/WBBM,” ucapnya.
Dia mengungkapkan bahwa kegiatan ini dalam rangka studi tiru. Untuk itulah kami datang ke Surabaya untuk melihat langsung kondisi Polrestabes Surabaya yang sudah WBK dan Polres Gresik yang sudah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) satu tingkat diatas WBK.
“Pembelajaran dari kunjungan tersebut adalah bahwa pelayanan publik diberikan tidak harus selalu pakai IT namun bisa juga dilakukan secara konvensional (misal senyum, siapa, salam) dan harus benar benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, masyarakat memperoleh kepastian waktu layanan, biaya, prosedur, dan juga kenyamanan ruang layanan. WBK dapat terwujud apabila pimpinannya komitmen dengan seluruh pegawai untuk mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan pelayanan publik,” ungkap Asep.
Selanjutnya, Asep menjelaskan mengenai maksud pembangunan zona integritas mewujudkan WBK/WBBM, dengan harapan agar seluruh pegawai dapat memahami tujuan sosialisasi ini. Pentingnya semua lembaga pemerintah mewujudkan zona integritas di lingkungannya. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi khusunya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
