JAKARTA, Harnasnews.com– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi Dana Desa per 31 Mei baru mencapai 31 persen atau Rp22,34 triliun dan mengalami kontraksi 22,6 persen dibandingkan tahun lalu.

“Terdapat relaksasi pada tahun lalu dan pada tahun ini kita mencoba untuk mengembalikan Dana Desa, terutama untuk menjaga dan mendukung PPKM mikro tadi. Nampaknya dengan pengaturan ini banyak Dana Desa yang harus diubah APBDes-nya dan proses ini tidak berjalan secepatnya kita harapkan sehingga penyaluran menjadi terhalang,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN KiTA di Jakarta, Senin.

Kemenkeu mencatat realisasi Dana Desa pada periode yang sama pada tahun lalu mencapai 40,6 persen atau setara Rp28,87 triliun.

Sri Mulyani menyatakan kontraksi juga terjadi pada realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang baru mencapai 43 persen atau Rp168 triliun atau turun 12 persen dibandingkan tahun lalu yang terealisasi 49,7 persen atau setara Rp190,87 triliun.

“Penurunan cukup besar 12 persen diakibatkan beberapa Pemda belum menyampaikan persyaratan salurnya, nampaknya ada beberapa pemda yang sesudah mendapatkan dana DBH betul betul masih menggunakan dana mereka,” jelas Sri Mulyani.

Begitu juga dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang realisasinya baru mencapai Rp2,21 triliun (3,4 persen) atau terkontraksi 23,1 persen dibandingkan tahun lalu yang teralisasi Rp2,87 triliun (5,3 persen) dari total alokasi DAK Fisik.