Survei Indikator Politik, 64 Persen Tak Setuju PPKM Diperpanjang
JAKARTA, Harnasnews.com – Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei “Evaluasi Lublik terhadap Penanganan Pandemi, Pelaksanaan Demokrasi dan Isu-isu Terkini”. Hasilnya diantaranya bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tidak setuju Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, terus diperpanjang. Walau menyadari ada efek positif kebijakan ini pada kasus COVID-19.
Dikabarkan dari viva, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi memaparkan masyarakat yang mengetahui kebijakan PPKM cukup besar yakni di angka 92 persen. Sebenarnya, masyarakat yang setuju adanya PPKM Darurat itu besar, 51,4 persen, dan 45,1 persen tidak setuju.
“Jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat ketika ditanya soal PPKM Darurat setuju, tidak setuju yang mereka pahami itu dimensi ekonomi. Tapi mereka tidak menolak bahwa PPKM Darurat punya efek positif dari dimensi kesehatan,” kata Burhanuddin, Minggu 26 September 2021.
Ketika ditanya mengenai apakah mereka setuju PPKM diperpanjang masa berlakunya, lebih dari separuh responden tidak setuju. Hanya sekitar 26,5 persen masyarakat yang setuju perpanjangan kebijakan tersebut.
“Ketika ditanya setuju atau tidak setuju PPKM diperpanjang, di sini mengagetkan sekali. 64 persen masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke menyatakan tidak setuju sama sekali atau kurang setuju PPKM diperpanjang. Hanya 26 persen yang setuju,” ujarnya.
