SUMBAWA, Harnasnews – Salah satu ikhtiar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Sumbawa Besar optimis raih predikat Satuan Kerja Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) NTB, dan optimis Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023.
Keseriusan lapas tersebut, dibuktikan dengan digelarnya kembali Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI), di halaman kantor Bapas Sumbawa, Jumat (27/1-2023).
Turut hadir menyaksikan kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB melalui Kepala Divisi Admintrasi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Kodim Sumbawa, Kapolres Sumbawa dan para Stakeholder yang lainnya.
Komitmen ini ditandatangani Lapas Sumbawa Besar, Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa, Bapas Sumbawa dan Rupbasan Sumbawa.
Ditemui awak media usai acara tersebut, Kalapas Sumbawa, H M Fadli, optmis untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023 ini, sebab ada beberapa pelayanan juga telah disiapkan dengan maksimal.
Ada juga sarana education dan asimilasi Sai Ai Maja, Dimana lahan yang selama ini tidak terpakai bisa kita manfaatkan untuk kegiatan peternakan, pertanian, buah-buahan.
Tentunya kata dia, dengan adanya kegiatan hal tersebut dapat mengurangi over kapasitas warga binaan di dalam bila sudah memenuhi syarat untuk asimilasi. Artinya, ada sekitaran 10 persen warga binaan yang ditempatkan di lokasi tersebut.
Saat ini ada 609 warga binaan lapas sambung Kalapas Fadli, namun ada sekitaran 60 orang yang di kerjakan di luar tersebut, itupun dibagi dua yakni ada 30 yang bermalam dan 30 orang yang keluar pagi dan masuk sore.
“Jadi, lumayan bisa mengurangi kesesakan di dalam,” cetus Fadli.
Selain itu, guna mencapai WBK dan WBBM itu semua maka pihaknya akan melengkapi kekurangan kekurangan pada tahun 2022 lalu.
“Kami akan optimalkan juga inovasi SAI Ai Maja, bila melihat dari segi nilai, cukup baik dan bagus. namun kita di lapas sumbawa belum rezkinya, semoga tahun ini bisa kita memperoleh WBK dan WBBM tersebut,” pungkas Fadli.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB melalui Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa penandatanganan Komitmen bersama hari ini merupakan wujud nyata dan komitmen bersama terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Mari kita samakan persepsi dan menyatukan langkah kita untuk bersama-sama melakukan berbagai inovasi Di tahun 2023. Sehingga kita semakin optimis memperoleh predikat WBK/WBBM,” pintanya (HR)
