
SUMBAWA,Harnasnews.com – Balai PSDAH wilayah sungai Pulau Sumbawa selaku UPTD Dinas PUPR NTB yang berkantor di Sumbawa Besar mempunyai tugas pemeliharaan jaringan irigasi antara 1000 ha sampai 3000 ha sesuai dengan kewenangan provinsi yang 19 Daerah Irigasi yaitu yang tersebar di wilayah Pulau Sumbawa, ujar Kepala Balai PSDA dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa, Med Manjarungi ST, MT.
Untuk tahun anggaran 2019 di DPA Balai PSDAH sumbawa telah dianggarkan untuk kegiatan Pemeliharaan Rutin Daerah Irigasi wilayah Sumbawa – KSB sebesar 500 juta dan daerah irigasi wilayah bima-dompu sebesar 500 juta.
pekerjaan ini sedang kami laksanakan secara swakelola untuk jangka waktu satu tahun anggaran, ujar pejabat santun ini.
Dalam pelaksanaannya dilakukan sistem per triwulan disesuaikan dengan panjang Jaringan Irigasi masing masing DI, dan tiap pelaksanaan pekerjaan foto dokumentasi laporan 0%, 50% dan 100 % tetap di administrasikan. “Jadi tidak benar pernyataan saudara Nurdin yang menyatakan pekerjaan ini fiktif”, tukas Med sapaan akrab pejabat ramah senyum ini
Dan untuk tambahan penanganan pemeliharaan ini, lanjutnya, yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yaitu contoh Di KSB pemeliharaan jaringan kalimantong 2 utk mengairi sawah petani (surat kades batu putih), di Sumbawa pemeliharaan jaringan irigasi tiu kulit desa simu berupa pembuatan talang air dan di jaringan irigasi marente alas berupa galian sedimentasi,papar Med.
Menurut Med, Di Balai PSDAH ws p. sumbawa terdapat juga paket POKIR anggota DPRD NTB dan paket reguler berupa tender. “Dalam hal ini pak gubernur NTB, sudah mengingatkan kami agar dalam memberikan paket POKIR ataupun tender tidak boleh ditekan tekan oleh pihak manapun. Jika paket POKIR maka harus dipastikan nama dewan ybs terdapat dalam Daftar POKIR, jika tidak ada maka yang bersangkutan tidak berhak mengklaim suatu paket pekerjaan”, tegasnya.
Demikian juga utk paket reguler dan tender harus dilaksanakan secara profesional ujar Med meniru ucapan Gubernur NTB. (Herman)