SUMBAWA,Harnasnews.com – Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Sumbawa melakukan hearing dengan komisi III DPRD Sumbawa.
Dua LSM tersebut yakni FPPK Pulau Sumbawa dan Garda Sumbawa. Mereka mempertanyakan tentang pembangunan jembatan pelempit yang diangarakan melalui APBN tahun 2021 dengan total anggaran Rp 24 miliar lebih.
Ketua FPPK Pulau Sumbawa Abdul Hatap mengatakan mengingat para pihak (pelaksana,PPK dan Pengawas red) tidak hadir diruang rapat gedung dprd sumbawa dirinya meminta agar sebaiknya dilakukan sidak kelokasi proyek jembatan tersebut.
“Kami minta dengan Komisi III, PU, Bappeda serta instansi lainnya melakukan sidak kelokasi pembangunan proyek jembatan tersebut. Karena, diduga ada indikasi korupsi yang dilakuka oleh pelaksana dan PPK jembatan tersebut,” singkatnya kepada wartawan (5/5), kemarin.
Hal senada juga dikatakan oleh Hermanto Viktor ketua LSM Gerakan Reformasi Daerah (Garda), Sumbawa bahwa berdasarkan hasil temuan pada pembangunan jembatan tersebut diduga Ada penyalahgunaan terhadap anggaran negara,”tegasnya
Lanjutnya, ada tiga temuan kami LSM garda terkait pembangunan jembatan pelempit di kelurahan brangbiji tersebut antara lain:
1. Temuan terkait masalah material yang digunakan oleh pelaksana. Bahwa tanah uruk yang digunakan oleh PT. bayang bungo (pelaksana red) diduga tidak memiliki ijin galian C.
“Apakah mereka dalam mengambil tanah uruk ada ijin galian c. Atau tidak? Jika tidak ada maka itu ileggal,”geram viktor sapaan akrabnya ketua LSM garda Sumbawa tersebut.
