SUMBAWA,Harnasnews.com – Pengakuan Jamaluddin salah satu warga Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa yang menyebutkan jika dirinya telah menerima konpensasi dari pembangunan jalan samota pada tahun 2015 lalu senilai Rp 67 juta. Padahal lahan yang dibayarkan oleh pemda tersebut masuk dalam kawasan hutan.
Oleh karena itu Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa melalui kasi Inteljen Kejari Sumbawa mengingatkan agar Badan Pertanahan Nasional (BPN red) Sumbawa dan Bagian Pertanahan Setda Sumbawa agar hati – hati dalam menerbitkan sertifikat dan melakukan pembayaran kompensasi terhadap warga, apa lagi itu pembayarannya masuk dalam kawasan hutan. Hal tersebut dijelaskan oleh Kasi Inteljen Kejaksaan Negeri Sumbawa Anak Agung Putu Juniartana Putra,SH.
Menurut Bli Agung sapaan jaksa yang ramah dengan awak media ini mengatakan jika masuk kawasan hutan seharusnya tidak boleh ada ganti rugi. Karena, ini pada saat turun kelapangan yang dibilang sebelumnya enda masuk kawasan hutan baru ada ganti rugi.
” Dan setelah berjalan baru ketahuan masuk kawasan hutan itu yang jadi masalah,”ungkapnya kepada media ini (6/5). Kemarin.
Baca ini Juga : Masuk Dalam Kawasan Hutan, Begini Pengakuan Jamaluddin Penerima Konpensasi Rp 67 juta
Lanjutnya, makanya dari BPN lebih hati – hati kalau mengeluarkan sertifikat atau apapun terkait kepemilikan hak meski pun perorangan ataupun perusahaan begitu juga pemda harus hati dalam memberikan konpensasi kepda warga.
“Karena ini uang dari negara yang harus dipertanghungjawabkan,”tegasnya.
Tambahnya, kita juga harus melihat karakter di masyarakat dan harus lebih hati – hati.
” Karena saya tau saya ada beberapa yang tumpang tindih. Kadang ada satu lahan ada tiga sertifikat. Jadi dari pengangalaman sebelumnya kedepannya BPN harus lebih hati – hati dari dalam menerbitkan sertifikat,”harapnya.
Seperti diketahui pada berita sebekumnya bahwa Jamaluddin warga yang berdomisili di Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa secara blak- blakan bahwa dirinya telah menerima anggaran konpensasi dari pembangunan jalan samota tahun 2015 lalu senilai Rp 67 juta.
Menurutnya, ada yang lucu saat itu. Dimana tim sudah turun dan mengukur lahannya di desa kukin. Dan tim mengatakan kepada dirinya bahwa lahan miliknya tidak masuk dalam kawasan hutan.
“Saat tim bilang begini. Lahan bapak harus dibayar. Karena tidak masuk dalam kawasan hutan,”ungkap Jamaluddin kepada wartawan media ini beberapa waktu yang lalu.
Lanjutnya, setelah diukur beberapa bulan akhirnya saya dapat anggaran dari pembebasan lahan saya dari pemerintah yakni sebesar Rp 67 juta. Namun, hal tersebut tidak berselang lama. Saya dipanggil oleh sekda sumbawa saat itu. Dan meminta saya untuk mengembalikan uang tersebut.
“Saya katakan saat itu. Dari pada saya harus kembalikan lebih baik saya masuk penjara. Karena uang tersebut sudah saya kasih ke ibu saya untuk umroh,” tukas Jamaluddin
Tambanhnya, saat dikantor Bupati juga saya ditanyakan uangnya itu untuk apa saja? Dan saya jelaskan saat itu bahwa uang tersebut sudah saya pakai untuk umroh ibu saya. Karena sudah saya niatkan,”jamaluddin dengan nada geram
Sambungnya, namun beberapa tahun berikutnya saya kembalikan Rp 11 juta saja.
“Nah, yang lucu saat pengembalian uang Rp 11 juta tersebut kepada pak surbini (kasi di bagian pertanahan red) saat itu bilang begini.”uang ini nanti juga akan kita kembalikan lagi sama pak jamakuddin,”tiru jamaluddin.
Terpisah Kabag Pertanahan Setda Sumbawa Khaeruddin dihubungi media ini mengatakan bahwa hal tersebut benar adanya. Dan hal tersebut ada buktinya di pak surbini.
“Coba hubungi pak Surbini. Karena dia yang punya pekerjaan saat itu. Karena saya lagi diluar,”singkatnya .
Seperti diketahui bahwa persoalan tentang pembayaran konpensasi tanah samota terus menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya pemerintah daerah tidak hati – hati dalam menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD. Dan juga seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH red) bergerak untuk menyelidiki informasi tersebut.
