Tersalur 98,25 Persen, Mensos : Februari Bulan Tuntas Bansos Berjalan Baik dan Lancar
Jakarta,Harnasnews.Com – Kementerian Sosial menilai pencanangan Februari Bulan Tuntas Bansos, berjalan baik dan sukses. Hal ini bisa dilihat dari prosentase penyaluran bantuan sosial yang mencapai 98,25 persen, sampai Maret 2018.
“Berdasarkan data yang ada, maka pencanangan Februari sebagai Bulan Tuntas Basos bisa kita katakan berjalan baik dan lancar,” kata Menteri Sosial Idrus Marham, usai Rapat Koordinasi dengan Himbara di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (12/03/2018).
Dalam kesempatan itu, Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati menyatakan, penyaluran bansos PKH tahap I terhadap 9,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mencapai 98,25 persen.
“Ini merupakan penyaluran Tahap I yakni Januari, Februari, dan Maret untuk PKH,” kata Adi Sulistyowati, mewakili Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). Adapun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahap I, dan II, yakni bulan Januari dan Februari, masing-masing mencapai 87,37 persen dan 71,62 persen.
Menurut Adi Sulistyowati, penyaluan bansos baik PKH maupun BPNT yang belum mencapai 100 persen disebabkan sejumlah alasan. “Di antaranya, ada KPM yang belum mencairkan bantuan. Kemudian adanya KPM yang pindah, dan meninggal,” katanya.
Direktur Jenderal Penanggulangan Fakir Miskin Kemensos Andi ZA Dulung menyatakan, sisa yang belum menerima bantuan lebih disebabkan oleh kendala geografis dan cuaca yang membuat transportasi sulit menjangkau lokasi penerima bantuan.
Namun, untuk mengatasi kendala ini, sudah ada titik terang. Koordinasi sudah berjalan dengan daerah yang sulit dijangku tadi. “Daerah yang sulit dijangkau meminta agar bansos dikirim tiga bulan sekali. Kami sedang mematangkan opsi ini,” kata Andi Dulung.
Mensos menggarisbawahi pernyataan Andi tentang kondisi geografis sebagai kendala penyaluran bansos. Mensos menyatakan, dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, terungkap bahwa tidak semua daerah mudah dijangkau di kabupaten ini.
“Seperti di Sumenep ini ada daerah Masalembu. Kapal yang menuju ke sana banyak. Tapi tidak setiap kapal bisa menggunakan karena harus mengantongi asuransi,” kata Mensos.
Daerah lain yang juga tidak mudah dijangkau adalah sejumlah titik di Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat. “Tapi secara keseluruhan bisa dikatakan, pencanangan Februari sebagai Bulan Tuntas Bansos berjalan lancar dan baik,” kata Mensos.
Terkait sisa 1,75 persen KPM yang belum menerima bansos PKH, Mensos menyatakan, Kemensos sudah berkomunikasi dengan sejumlah pemerintah daerah (pemda) dimana terdapat penyaluran bansos yang belum tuntas. Sejauh ini, kata Mensos, kepala daerah di pemda terkait sudah memberikan komitmennya untuk menuntaskan penyaluran bansos.
“Kepala daerah menjamin bahwa bantuan akan sampai kepada penerimanya.‘Siap, kami akan bertanggung jawab. Kan mereka adalah warga kami juga’. Kami tentu dalam posisi percaya terhadap pernyataan itu. Penyaluran bansos ini kan kerja sama pusat dan daerah,” kata Mensos.
Kemensos Siap
Mensos juga menanggapi harapan Presiden Joko Widodo yang berniat memperluas kepesertaan PKH menjadi 15 juta tahun 2019. Menurut Mensos, hal ini merupakan proyeksi yang akan disusun pada RAPBN 2019.
Bekerja sama dengan sejumlah lembaga terkait, Kemensos sedang menyusun simulasi terkait besaran indeks dan jumlah KPM, dan hal-hal lain yang terkait. “Saya akan menjelaskan lebih lanjut setelah ada penyusunan RAPBN, sekitar bulan April 2018,” kata Mensos.
Ditemui secara terpisah, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menyatakan, perluasan PKH menjadi 15 juta KPM membutuhkan kajian seksama, termasuk soal kemampuan fiskal yang dimiliki negara.
“Selain itu, kajian yang juga diperlukan adalah sejauh mana perluasan kepesertaan PKH itu berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Kajian semacam ini berjalan di Bappenas,” kata Harry. Tak kalah penting, termasuk yang perlu dikaiji adalah sejauh mana efektifitas perluasan kepesertaan PKH itu dari aspek perluasan itu sendiri.
Pada dasarnya, Harry melihat, pernyataan Presiden tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah mencapai target pengurangan kemiskinan. “Dalam RKP 2019 disebutkan bahwa pengurangan kemiskinan dan pembangunan manusia sebagai prioritas pertama dalam pembangunan nasiional. Jadi ini cerminan keinginan kuat pemeritah yang perlu didukung kemampuan fiskal yang sepadan,” kata Harry.
Harry memastikan, Kemensos siap jika memang pemeriintah meningkatkan perluasan PKH menjadi 15 juta KPM tahun 2019. “Dulu pada saat perluasan dari 6 juta menjadi 10 juta, banyak pihak meragukan kita. Apakah Kemensos mampu? Hari ini kita bisa saksikan bahwa semua bisa berjalan lancar. Jadi kalau diputuskan menjadi 15 juta, Insya Allah kita siap,” kata Harry.
Namun, selain dengan memperhatikan hasil kajian yang sedang berjalan, juga harus dilakukan sejumlah persiapan sebelum PKH diperluas menjadi 15 KPM. Misalnya, persiapan tengang lokasi KPM PKH yang diperluas, butuh waktu juga untuk rekrutmen SDM PKH, perlu waktu bimbingan teknis SDM PKH baru, pembuatan KKS, pembukaan rekening, dan sebagainya.
“Tahapan persiapan ini kan harus dilalui. Paling tidak semua ini membutuhkan waktu lima bulan sebelumnya,” kata Harry.(Red/Dar)
