SUMBAWA,Harnasnews.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Nusa Tenggara Barat mulai melakukan audit kerugian negara pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) di Labangka. Tim BPKP sejak Senin (16/09) melakukan audit hingga lima hari kedepan dirumah Manggis 7 Kejari Sumbawa.
Pemantauan media ini, kemarin, Tim BPKP-RI Perwakilan NTB dibawah koordinator Suryanto, meneliti sejumlah dokumen proyek pembangunan gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Labangka di ruang kerja KasI Pidana Khusus Kejari Sumbawa. Bahkan tim BPKP melakukan klarifikasi langsung kepada sejumlah pejabat Kementerian Agama (Kemenag) Sumbawa maupun Kemenag NTB.
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Reza Safetsila kepada wartawan, membenarkan perihal turunnya tim dari BPKP tersebut.
” Senin hingga Jumat BPKP turun untuk melakukan audit penghitungan tentang adanya kerugian negara pada pembangunan balai nikah di Labangka,” ungkapnya.
Dikatakan, BPKP turun ke Sumbawa terjadi setelah beberapa kali konsultasi dan berkoordinasi. Setelah itu BPKP baru membuat jadwal untuk mengaudit kerugian negara proyek tersebut.
“Setelah diaudit baru kami nanti akan mendalami siapa saja pihak- pihak yang terlibat dalam pembangunan balai nikah di Kecamatan Labangka itu,”jelasnya.
Penghitungan kerugian negara ini, jelasnya, merupakan bagian dari penyidikan jaksa dalam menangani sebuah kasus korupsi. Tentunya hasil audit BPKP, akan menunjang alat bukti dalam kasusnya yang telah menetapkan seorang tersangka dari pihak rekanan pelaksana proyek, berinisial JS.
“Tidak menutup kemungkinan, hasil audit ini akan ada petunjuk baru yang mengarah pada keterlibatan orang lain,” ujarnya.
Dalam rangkaian penyidikannya, jaksa telah menemukan indikasi perbuatan melawan hukumnya. Itu dilihat dari pekerjaan proyek yang telah dibayar lunas pemerintah, namun hasilnya tidak sesuai dengan perencanaan.
Indikasi penyimpangannya muncul dari hasil temuan Tim Ahli Bangunan dan Gedung (TABG) Kabupaten Sumbawa yang melihat konstruksi bangunan tidak sesuai dengan perencanaan.
“Untuk konstruksi bangunan bertingkat, struktur betonnya jauh di bawah spesifikasi. Singkatnya bangunan ini gagal konstruksi,” ucapnya.
Karena itu, Reza menegaskan bahwa temuan tim ahli TABG ini nantinya akan menjadi dasar BPKP dalam menelisik kerugan negaranya.
“Nanti kita akan ekspose bersama dulu,” kata Reza.
Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA di Labangka dibangun dalam skala nasional melalui Kementerian Agama RI. Untuk Gedung yang ada di Kecamatan Labangka ini dibangun menggunakan dana APBN dengan pagu anggaran Rp1,5 miliar.
Pembangunan gedung tersebut dikerjakan oleh kontraktor pelaksana CV Samawa Talindo Resource dengan harga penawaran Rp1.240.558.000.
Namun, pengerjaan proyek tersebut tidak tuntas sampai batas waktu November 2017. Bahkan sampai perpanjangan Desember 2017, proyeknya belum juga selesai.(Herman)
