Lanjutnya, kita juga sangat terbatas. Karena tidak adanya dukungan anggaran dari pemda. Dan jujur saja kita dalam membeli pipa atau sejenisnya kita masih mandiri.
“Selama ini kita masih mandiri. Makanya kita dengan pemerintahan baru ini (Mo – Novi red). Dalam visi – misinya jadi kita digenjot apa si yang dibutuhkan oleh PDAM. Makanya kita sedang kerjakan hal tersebut dan kita lembur untuk itu. Kita buat keadaan seperti apa dan sekarang seperti apa, rencana kedepan seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Karena besok harus kita ekspose,”timpalnya.
Tambahnya, saat ini kita masih pisahkan rekening yang tidak aktif, yang tidak bisa tertagih dan rekening yang tidak bisa tertagih. Rekening yang tidak aktif dan yang tidak tertagih itu muncul terus di piutang pelanggan sebenarnya ini itu yang menyebabkan bertambah dan muncul terus.
“Padahal situasinya di wilayah tersebut susah air. Statusnya sudah tidak aktif atau bongkar, atau segel. Misalnya 10 bulan yang lalu sebelum statusnya kita non aktifkan tetapi rekening pembayarannya muncul terus. Masyatakat tidak mungkin bayar dong. Karena sudah tak ada air. Habis itu kita cabut. Nah, sudah kita cabut yang 10 bulan itu kan muncul terus dan masyatakat tidak mau bayar. Sementara rekening yang wilayah lancar air lainnya ini yang kita tagih. Sementara dia malas bayar dan lain sebagainya. Hasil diskusi dengan BPKP bahwa rekening yang bermasalah tersebut bisa di putihkan, tetapi harus seizin KPM (Bupati ) selaku pemilik. Karena ini menjadi piutang pelanggan jika ini harus ada ijin dari Bupati. Dan ini tidak bisa dengan serta merta kita putihkan itu yang menjadi besar tunggaan ini. Dan sebemarnya tunggaan ini yang aktif sedikit juga. Dan sekarang kita sudah kita pisahkan ini,”jelasnya.
Sambungnya, jika ai ngelar sudah aktif maka 80 porsen masyarakat sumbawa akan terealisasi air pdam. Begitu juga utan. Karena utan itu ada beringin sila. Dengan otomatis semua masyarakat disana nantinya tidak akan mengeluh lagi tentang air pdam,”harapnya.(Man)
