Bangka, Harnasnews.com – Fraksi partai Gerindra Kabupaten Bangka diketuai M. Taufik Koriyanto, SH. MH selain menolak Peraturan Daerah ( Perda) penyertaan modal, juga menyoroti aset PT. Bangka Global Mandiri ( BGM ) eks perusahaan Daerah ( Perumda ) Pemkab Bangka.
Berbagai pertimbangan logis menjadi dasar fraksi Gerindra, bersikap menolak Perda Penyertaan Modal serta menyoroti aset PT. BGM.
“Fraksi Gerindra mengambil sikap menolak perda serta soroti aset PT.BGM bukan tanpa dasar, ada beberapa point menurut pandangan fraksi kurang logis,” kata Taufik, Senin ( 9/3/2020 ) siang bertempat diruang kerjanya.
Berkaca Perumda sebelumnya ( PT. BGM – red ) belum memberi respon positif, menjadi salah satu pertimbangan penolakkan Perda dimaksud.
“Pemkab Bangka tidak beri penjelas korbisnis detail seperti apa? Perumda baru dibentuk itu ( PT. Agro Lestari Mandiri – red). Dulu saat PT. BGM dibubar, melalui apa dibubar? Kalau lewat Perda, mana Perdanya? dikatalog tidak ada Perda itu. kemana aset PT. BGM? sudahkah diaudit tim independen, atau akuntan publik,” jelas Taufik.
Lanjut Taufik Koriyanto kondisi anggaran Pemkab Bangka defisit, sebaiknya Pemkab Bangka tidak mengajukan Perda pernyataan modal.
“Sementara kita kondisi difisit anggaran 81miliar, kalau bidang pertanian dan pariwisata serahkan saja ke OPD terkait.
seharusnya Pemkab Bangka maksimal dulu OPD baru bentuk Perumda,” terangnya.
Terpisah Bupati Bangka Mulkan, SH MH mengatakan pembentukkan Perumda sudah ada Perdanya.
“Sebelum Perda pernyataan modal, payung hukum pembentukan Perumda ini sudah disahkan DPRD. Begitu juga nanti kalau Kawasan Ekonomi Khusus ( ( KEK ) sudah ditetapkan, kita sudah siap segala sesuatu,” ujarnya.
Disinggung soal penolakkan Fraksi Gerindra terhadap Perda pernyataan modal, ini kata Mulkan.
“Sebelum melangkah Perumda kita harus ada kor bisnis yakni pertanian, pariwisata, energi. Perda penyataan modal dasar hukum Kita untuk kerja sama dengan pihak ketiga. Kalau tidak ada Perda tersebut susah kita mengelola aset daerah,” jawabnya.
Ditanya Bagaiman peran OPD Pariwisata dan Pertanian, jika sektor tersebut menjadi Korbisnis Perumda?
“Soal Perumda untuk sektor Pariwisata dan pernatian sifatnya pengelolan, ibarat potensi pertanian untuk kerja sama dengan pihak ke tiga, harus melalui Perumda,” kata Mulkan. ( Ardam )
