Selain siswa wali murid dari keluarga tidak mampu, Joko Pratomo yang turut hadir dalam dialog tersebut menyayangkan prosea PPDB jalur prestasi yang tidak transparan. Dari 23 siswa dari cabor taekwondo yang dia rekomendasi, hanya 11 yang bisa diterima. Sementara 12 lainnya gagal tanpa alasan yang jelas. Baik karena faktor prestasi, nilai maupun kedekatan rumah dengan sekolah.
Sekretaris Cabor Taekwondo Surabaya itu mencontohkan, di SMAN 16 salah satu anak binaanya gagal tanpa kejelasan pasti. “Padahal ada pendftar lain yang nilai UN-nya lebih rendah, dari luar zona dan prestasinya sama-sama tingkat provinsi bisa masuk,” tutur dia.
Selain itu, lanjut dia, di SMAN 15 pihaknya juga menyayangkan jalur prestasi yang dikuasai oleh siswa dari cabor basket. Di sana, ada sekitar 10 siswa dari cabor basket yang diterima. “Aturannya kan maksimal tiga anak yang bisa diambil dalam olahraga beregu. Lomba-lomba yang tidak berjenjang dan tidak diselenggarakan pemerintah juga banyak yang lolos jalur prestasi,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Cabang Dindik Jatim wilayah Surabaya mengaku, seluruh masukan dari wali murid tersebut akan didengar dan direspon. Siswa Surabaya, ditegaskannya harua mendapat fasilitas pendidikan. Baik sekolah negeri atau swasta. “Kami akan berkomunikasi dengan sekolah swasta untuk ikut membantu siswa dari keluarga tidak mampu. Apakah itu keringanan membayar atau bebas sama sekali,” tutur dia.
Terkait hal tersebut, Karyantho meminta agar sekolah swasta memastikan kondisi keluarga siswa tersebut secara riil. Jika memang kondisi riil tidak mampu, pihaknya meminta bantuan kepada sekolah swasta untuk ikut menampung siswa mitra warga tersebut.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK swasta Surabaya Fauzi menegaskan, pemahaman dari Dindik Jatim terkait siswa mitra warga sudah jelas dipahami oleh sekolah. Namun, pihaknya juga menantikan sikap Wali Kota Surabaya terhadap warganya yang tidak mampu untuk dibantu. Dia mengaku, Dindik Kota Surabaya sebelumnya telah berkomunikasi dengan sekolah swasta untuk mendata biaya pendaftaran. Namun, pendataan tersebut tidak ada tindak lanjut yang pasti.
“Kita kan juga menunggu sikap wali kota. Kalau wali kota saja tidak mau membantu bagaimana dengan sekolah,” tandasnya.
Fauzi mengaku, pihak sekolah swaata tidak pernah keberatan menerima siswa dari keluarga tidak mampu. Namun, apa yang difasikitasi sekolah juga menyesuaikan dengan kemampuan sekolah yang terbatas. Meskipun ada keringanan biaya, sekolah tidak mungkin memberikan biaya nol.
“Sebenarnya biaya yang dibebankan itukan beban yang sudah dihitung sesuai kondisi sekolah maupun kondisi keluarga. Swasta bisa saja membantu, tpi dengan kemampuan yang sangat terbatas,” pungkas dia. [PUL]
