
SUMBAWA, Harnasnews – Kejaksaan Negeri (Kejari), Sumbawa tahun ini nampaknya akan bekerja ekstra untuk menuntaskan semua tunggakan kasus korupsi yang pernah dilaporkan masyarakat.
Kasi Intelijen Kejari Sumbawa AA. Putujuniartana Putra, SH mengemukakan bahwa tahun ini semua tunggakan dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat akan dituntaskan.
“Semua tunggakan akan kita tuntaskan tahun ini, ” ujarnya, Senin (30/1/2023).
Menurutnya, saat ini dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Desa Labuhan Jambu berkasnya sudah dilimpahkan kepengadilan tipikor mataram.
Selain itu juga lanjut Bli Agung sapaan akrabnya selain pengadaan tanah labuhan jambu, ada juga dugaan penyimpangan BLT DD Baturotok tahun 2020 lalu.
“Baturotok saat ini sedang ditangani oleh Inspektorat. Dan itu kami masih menunggunya. Tapi yang jelas tambahnya, bahwa seluruh laporan masyarakat akan kita tuntaskan tahun ini,” jelas Bli Agung.
Sedangkan untuk dugaan tindak pidana korupsi di desa kali mango kecamatan Alas saat ini sedang dijadwalkan pemanggilannya.
“Untuk desa Kali mango Sprintnya minggu depan sudah turun,” Imbuhnya.
Diketahui saat ini ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan oleh masyarakat di kantor Kejaksaan Negeri Sumbawa antara lain sebagai berikut: dugaan tindak pidana pengadaan tanah di desa Labuhan jambu Kecamatan Tarano, dugaan tindak pidana BLT DD Baturotok Kecamatan Batulanteh, dugaan tindak pidana korupsi BLT DD di Desa Kakiang Kecamatan Moyo Hilir, Dugaan Tindak pidana korupsi BLT DD di Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas, Dugaan tindak pidana korupsi Bumdes di Desa boak kecamatan Unter Iwis, dugaan tindak pidana korupsi Bumdes di Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu, dugaan tindak pidana korupsi Apbdes 2021 dan 2022 di Desa Kali mango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa.
Selain dugaan tindak pidana korupsi ditingkat Desa, Kejaksaan negeri Sumbawa juga saat ini sedang menangani dugaan tindak pidana korupsi tentang pengadaan tanah Samsat, dugaan tindak pidana rusun Unter katimis. (HR)