“Selain itu, data prinadi anak-anak juga memperoleh perlakuan khusus (bukan sebagai data sensitif-red),” ujarnya.
Di DPR sendiri kata Meutya Hafid, Komisi 1 DPR menekankan pentingnya peran strategis pengendali data baik sebagai data controller (pengendali data) ataupun data prosesor (prosesor data).
Pada pembahasan RUU PDP di DPR, lanjut politisi perempuan Partai Golkar itu menyebutkan dari seluruh total 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Komisi 1 DPR telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 143 DIM. Rinciannya dimana 125 DIM telah disetuji dan disepakati, 10 DIM di pending, 6 DIM perubahan substansi dan 2 DIM usulan baru dengan prosentasi sekitar 40 persen.
“Yang belum dibahas 228 DIM, mayoritas berkaitan dengan Lembaga Pengawas Pelaksanaan UU PDP,” katanya.
Sementara itu, Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi, Kemenkominfo, Nindhitiya Nurmalitasari menegaskan UU PDP menjadi kerangka regulasi yang lebih kuat dan komprehensif dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, serta menjadi instrumen hukum kunci dalam implementasi pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran data pribadi.
