Wabup Bogor Mengaku Dikonfirmasi KPK Soal Pengurusan Laporan Keuangan

JAKARTA, Harnasnews – Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasinya soal pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Tentang tugas saya sebagai wakil bupati. Tentang keterkaitan dengan pelaporan ke BPK,” kata Iwan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

KPK memeriksa Iwan sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin (AY) dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor pada tahun anggaran 2021.

Lebih lanjut, Iwan mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pemberian suap dalam pengurusan laporan keuangan tersebut kepada tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar.

“Tidak, tidak, saya tidak (ketahui),” ujar Iwan.

Ia juga mengaku tidak mengenal dengan tim pemeriksa tersebut.

“Tidak, tidak ada. ‘Kan saya tugas sebagai wakil bupati, ya, membantu bupati, menyampaikan ke BPK ‘kan saya, itu saja,” kata dia, dikabarkan dari antara.

KPK telah menetapkan delapan tersangka. Sebagai pemberi ialah Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).

Sementara itu, empat tersangka penerima suap, yaitu pegawai BPK Perwakilan Jabar/Kasub Auditorat Jabar III/pengendali teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jabar/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jabar/pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jabar/pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa AY ingin agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada TA 2021 dari BPK Perwakilan Jabar.