PONTIANAK, Harnasnews – Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Barat, Hendrikus Adam menilai kurangnya komitmen dari para pasangan calon presiden terkait penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.
“Kami menganalisis terhadap rumusan visi-misi yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak satupun kandidat yang secara tegas menyebutkan posisi mereka terhadap PLTN,” kata Hendrikus di Pontianak, Senin.
Menurutnya, Kalimantan Barat, bersama dengan Bangka Belitung, menjadi salah satu dari dua provinsi yang menjadi target pembangunan PLTN, suatu sumber energi yang dianggap berbahaya.
Meskipun beberapa pasangan calon menyebutkan misi terkait ketahanan energi, namun tidak ada kepastian tegas terkait penolakan PLTN sebagai sumber energi listrik yang dianggap mengerikan.
Terminologi keadilan ekologis yang diharapkan memberikan harapan terkait penolakan sumber energi berbahan uranium masih belum memberikan kejelasan komitmen dari pasangan calon.
“Begitu juga dengan istilah penyelarasan hidup yang harmoni dengan lingkungan, alam, dan budaya pada beberapa misi pasangan calon lainnya yang dianggap masih kurang tegas, terutama terkait sikap terhadap PLTN,” tuturnya.
