JAKARTA, Harnasnews.com – Analis kebijakan politik Nursyella Indra Donna meminta elit di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mewaspadai adanya upaya penggembosan di internal Partai Golkar Kota Bekasi dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
Hal tersebut dikatakan Seylla menyikapi beberapa polemik internal Partai Golkar di bumi patriot itu yang hingga kini belum juga ada titik temu, bahkan berpotensi pada perpecahan.
Menurut Seylla, indikasi tersebut bila dilihat dari fakta yang ada, sejumlah kader senior Golkar yang selama ini telah mempertahankan suara partai Golkar hingga meraih 8 kursi di DPRD dan menghantarkan kadernya menjadi Wali Kota dua periode sayangnya tidak direspon positif oleh para elit partai.
Persoalan itu dipicu adanya penjualan aset Golkar yang saat itu dilakukan di era pemerintahan Kabupaten Bekasi belum dimekarkan.
Bahkan, Rahmat Effendi yang saat itu hanya menerima estafet kepemimpinan dari ketua dewan pimpinan daerah (DPD) Golkar yang lama, harus menanggung segala konsekuensi terkait penjualan aset partai tersebut.
Seperti diketahui, berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah tokoh senior Golkar Kota Bekasi, bahwa penjualan aset itu dilakukan karena dilandasi adanya kesepakatan pengurus baru DPD Golkar Kota Bekasi dan pengurus DPD Golkar Kabupaten Bekasi, karena posisi aset partai adanya di Kota Bekasi sementara Kabupaten Bekasi sendiri telah dimekarkan.
Jika aset partai saat itu tidak dijual, besar kemungkinan timbul sengketa aset antara DPD Golkar Kabupaten dan DPD Golkar Kota Bekasi. Dengan adanya pemekaran tentu jalan tengahnya dijual dan dibagi dua daerah tersebut.
Justru yang menjadi pertanyaan, Kabupaten Bekasi sendiri malah belum memiliki aset pengganti dari penjualan gedung tersebut.
