Wow, Anggaran Reses DPRD DKI Bengkak Jadi Rp.97,9 Miliar
JAKARTA,Harnasnews.com – Anggaran reses DPRD DKI Jakarta yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta membengkak menjadi Rp97,9 miliar. Angka ini naik dari anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp64,9 miliar.
Anggaran ini masuk anggaran Sekretariat DPRD dengan nama kegiatan ‘Pelaksanaan Reses DPRD’. Tercatat sejumlah komponen yang memakan anggaran besar yaitu pengadaan sewa kursi Futura untuk 106 orang x 3 kegiatan x 400 Buah x 8 hari. Satu buah kursi dihargai sebesar Rp10.370 dengan total penyewaan sebesar Rp10,5 miliar.
Anggaran kedua ialah pengadaan pulpen untuk 106 orang x 3 kegiatan x 25 lusin x 16 titik. Satu lusin dihargai Rp18.270 dengan jumlah Rp2,3 miliar.
Selanjutnya penganggaran buku tulis hard cover untuk 106 orang x 3 kegiatan x 400 buah. Harga per buku adalah sebesar Rp9.140 dengan total Rp1,1 miliar. Selain itu ada pula anggaran untuk mengadakan makanan serta snack saat reses.
Namun saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta M. Yuliadi mengatakan kenaikan anggaran ini terjadi karena jumlah reses tahun depan bertambah. Pada 2019, reses anggota Dewan hanya 2 kali dalam setahun.
“Yang lama haknya hanya boleh 2 kali setahun. Untuk reses yang ketiga kali haknya anggota yang baru dilantik. Untuk anggaran 2020 dianggarkan 3 kali sesuai ketentuan,” kata Yuliadi saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kemarin.
Secara umum, Yuliadi mengatakan besaran reses sama dengan tahun lalu. Hanya saja jumlah reses yang membedakan angka pada 2019 dan 2020 sebagai bentuk hak anggota Dewan.
“Jadi untuk pembanding reses harusnya dengan tahun 2018 sama. Angkanya relatif sama. Angka tiga kali ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018,” ujarnya.
Anggota DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyepakati RAPBD 2020 ialah sebesar Rp87,9 triliun. Angka ini turun dari draf anggaran 2019 yang sempat diajukan sebesar Rp95 triliun.
Sejumlah anggaran program Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dipangkas. Di antaranya dana talangan program rumah DP nol rupiah, alokasi subsidi untuk TransJakarta, serta biaya pembangunan hotel di Taman Ismail Marzuki (TIM).(sof)
