“Selain tidak haram, munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek, yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Munaslub, kata dia, bahkan dianggap sebagai momentum mengevaluasi kerja Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang tidak cukup mampu mendongkrak keberadaan Partai Golkar.
Yorrys juga menilai munaslub lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga. Dia khawatir pembiaran kondisi sekarang justru bakal terus membuat Partai Golkar terpuruk.
Di sisi lain, Yorrys berpandangan jika pihak-pihak yang menolak pelaksanaan munaslub adalah mereka yang senang dengan kegagalan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.
“Jika ada pihak yang menyatakan bahwa Partai Golkar saat ini sedang baik-baik saja, maka mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang,” ujarnya.
Yorrys kembali menekankan jika munaslub bukan hal yang haram dilakukan partai politik (parpol), apalagi partai semodern Golkar. Munaslub justru sebagai peringatan bagi penguasa parpol bahwa kedaulatan sebuah partai berada di tangan anggotanya.
Yorrys menyebut publik menanti sejauh mana demokrasi berjalan di internal Golkar, sehingga munaslub menjadi bukti adanya kebebasan yang dapat menunjukkan esensi demokrasi di Partai Golkar.
Kendati begitu, Yorrys mengamini ada sejumlah syarat pelaksanaan munaslub, seperti partai dalam keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa.
